Testingbro

Tiang fondasi belum lagi terpancang. Rencana DPR membangun gedung baru sudah menuai kontroversi. Gedung Nusantara I, tempat anggota Dewan berkantor, dinilai tak lagi mampu menampung ribuan anggota Dewan berikut stafnya.
Saya enggak mau kalau mati konyol. Jika memang mengkhawatirkan, saya tidak mau 'ngantor' di lantai 13.
-- Gandung Pardiman

"Gedung itu sudah over capacity," kata Ketua DPR merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Marzuki Alie yang menggelar jumpa pers khusus untuk menjawab kontroversi menyangkut pembangunan gedung baru, Senin (3/5/2010).

Anggaran yang disiapkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1,8 triliun. Meski belum sepakat dengan angka itu, Marzuki menganggap angka Rp 1 triliun tak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan peningkatan kinerja anggota Dewan mendapat kantor baru.

"Kalau DPR berkualitas dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, akan banyak penghematan yang bisa dilakukan. Uang Rp 1 triliun-Rp 2 triliun tidak ada artinya," ujar politisi dari Partai Demokrat ini.

Saat ini, Gedung Nusantara I yang berkapasitas 800 orang, menurut Marzuki, sudah dihuni 2.500 orang. Maklum, anggota Dewan yang berjumlah 560 orang masing-masing didampingi 1 staf ahli dan 1 asisten pribadi. Belum lagi ditambah staf komisi dan fraksi.

Gedung baru yang akan dibangun rencananya akan terdiri dari 36 lantai. Rancangannya, kata Marzuki, disiapkan untuk menghadapi kemungkinan perkembangan DPR ke depan. Setiap anggota DPR diidealkan didampingi 5 staf ahli. Bayangkan, kalau ini direalisasikan, berapa besar gedung yang harus dibangun untuk menampung penghuninya.

"Kalau kita melihat Amerika atau negara lain, stafnya sampai 20 orang. Kita minimal punya 5 tenaga ahlilah. Ada yang mengurusi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Lalu, kita pikir, di mana tempatnya? Nusantara I sudah diisi 2.500 orang. Maka, itu diperlukan gedung baru," ujarnya.

Tak hanya berlebih kapasitas, Gedung Nusantara I, katanya, sudah retak-retak. "Kami berpikir, kalau tidak diperbaiki, akan jadi sejarah gedung parlemen roboh dan anggotanya terkubur disana," ujarnya.

Tak sensitif

Rencana pembangunan gedung baru DPR dikritisi peneliti Indonesia Budget Centre, Roy Salam. Ia menilai DPR bisa memaksimalkan aset yang dimiliki saat ini untuk menampung jumlah staf yang sudah melebihi kapasitas. "Harus dipertanyakan mengapa harus membangun gedung baru. Gedung lama masih layak pakai. Masih banyak ruangan di kompleks Senayan itu yang bisa dimanfaatkan staf ahli. Mestinya DPR memaksimalkan anggaran untuk kepentingan publik," ujar Roy kepada Kompas.com.

Pembangunan gedung baru, lanjutnya, merupakan rancangan DPR 2004-2009, yang seharusnya dikaji ulang oleh DPR saat ini dan tak harus serta-merta diteruskan. "Bangunan sekolah juga banyak yang mau runtuh ketimbang gedung di Senayan," kata Roy.

Anggota Dewan pun berpendapat beragam. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, meminta rekan-rekannya tak lantas menyetujui rencana itu. Ia mempertanyakan daya tahan gedung yang baru difungsikan sejak tahun 1997 itu.

"Masak baru 13 tahun sudah tidak layak huni? Saya mengetuk hati rekan-rekan semua, uang Rp 1,8 triliun itu akan menyakiti hati rakyat. Kalau memang terjadi sesuatu, itulah risiko pengabdian kita. Mari kita berdoa saja karena semuanya kehendak Tuhan," ujar Roy Suryo dalam rapat paripurna kemarin.

Pendapat sebaliknya dilontarkan anggota Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman. "Kalau berdoa, saya berdoa terus. Tapi ya, saya enggak mau kalau mati konyol. Jika memang mengkhawatirkan, saya tidak mau ngantor di lantai 13," katanya.